Posts Tagged “nasional”

Libur 2017 Bertambah 3 Hari

By |

Libur 2017 Bertambah 3  Hari

Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 bertambah 3 hari dari yang telah ditetapkan.

Revisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 yang ditetapkan melalui SKB Nomor 684 tahun 2016 No 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016, merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No 24/2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni yang merupakan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional.

Libur nasional tahun 2017 yang sebelumnya hanya 14 hari menjadi 15 hari. Di samping itu, waktu cuti bersama yang sebelumnya hanya ditetapkan 4 hari juga ditambah menjadi 6 hari. Tambahan cuti bersama meliputi tanggal 2 Januari 2017 dan perubahan cuti bersama Idul Fitri 1438 H. yang semula 23,27,28 Juni 2017 menjadi 27,28,29,30 Juni 2017.

Berikut rincian libur nasional dan cuti bersama tahun 2017:

– Minggu, 1 Januari, Tahun Baru Masehi

– Sabtu, 28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili

– Selasa, 28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939

– Jumat, 14 April, Wafat Isa Al Masih

– Senin, 24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

– Senin, 1 Mei, Hari Buruh Internasional

– Kamis, 11 Mei, Hari Raya Waisak 2561

– Kamis, 25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih

– Kamis, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila

– Minggu-Senin, 25-26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

– Kamis, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

– Jumat, 1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah

– Kamis, 21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah

– Jumat, 1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW

– Senin, 25 Desember, Hari Raya Natal

Rincian cuti bersama tahun 2017:

– Senin, 2 Januari, Tahun Baru 2017 Masehi

– Selasa-Jumat, 27-30 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

– Selasa, 26 Desember, Hari Raya Natal. *admin*

Read more »

Penyebab Dampak Gempa Aceh Sangat Merusak

By |

Gempa berskala 6,4 skala Richter yang mengguncang Pidie Jaya, Aceh, menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Puluhan bangunan dan tiang listrik roboh. Jalan retak dan sebagian rusak berat. Korban tewas hingga kini yang tercatat sudah 54 orang dan kemungkinan akan terus bertambah. Hasil monitoring BMKG hingga hari ini Kamis 8 Desember 2016 pukul 07.30 WIB menunjukkan sudah terjadi gempabumi susulan sebanyak 38 kali.

Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Tsunami BMKG Daryono mengatakan besarnya kerusakan yang timbul disebabkan tanah di zona gempa yang relatif lunak. Ditambah banyak bangunan yang tidak memenuhi standar tahan gempa.

Dalam hal ini tingkat kerusakan akibat gempabumi tidak hanya disebabkan oleh kekuatan/magnitudo gempa dan jaraknya dari pusat gempabumi, tetapi kondisi tanah setempat dan kualitas bangunan sangat menentukan tingkat
kerusakan.

Daryono menambahkan, secara tektonik wilayah Aceh memang merupakan kawasan seismik aktif dan cukup kompleks. Wilayah Aceh memang rawan gempa akibat aktivitas subduksi lempeng yang bersumber di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera, dan Sistem Sesar Sumatera (Sumatera Fault Zone) yang terdapat di daratan. *admin*

Read more »

Revisi UU ITE Awasi Ketat Pengguna Medsos

By |

Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 27 Oktober 2016. Dengan mulai berlakunya revisi UU ITE, masyarakat harus lebih ekstra hati-hati dan tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial (medsos).

Seperti dilansir oleh media online detik (28/11), ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru setelah direvisi, yakni:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.

b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.

c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan
KUHAP.

b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;

b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;

b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*admin*

Read more »